Info CPNS Guru 2018, Info CPNS Tenaga Pendidik 2018.

Jumat, September 22, 2017

Kalbar Kekurangan 15 Ribu Guru, Kualitas Pendidikan Terancam

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexsius Akim mengatakan bahwa sampai saat ini total kekurangan guru di Kalimantan Barat sudah mencapai angka 15 ribu dan akan terus bertambah sejalan dengan moratorium yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kekurangan kita untuk mencukupi yang minimal saja sudah sampai 15 ribu. Ini memang masalah klasik, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau moratorium sampai 2019, jelas banyak yang pensiun. Jangankan mau menambah yang ada saja berkurang," katanya Jumat (22/9/2017) siang.

Jumlah guru di Kalbar saat ini totalnya 70 ribu, dengan total yang pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 45 ribu dan guru honorer sebanyak 25 ribu.

Artinya kalau kekurangan guru, ditambah dengan jumlah honorer akan lebih banyak lagi yang harus dicukupi.

"Kalau dihitung dari tenaga honor maka lebih banyak lagi yang kurang. Tapi yang honorer ini kan sudah mengajar, jadi kita menghitung dengan kondisi sekarang. Artinya dari 70 ribu yang sudah ada, masih dibutuhkan sekitar 15 ribu," terangnya.

Saat ditanya mengenai kebijakan pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem guru kontrak, menurutnya juga terbentur dengan permasalahan anggaran daerah lagi yang sulit mencukupi.

Sehingga belum bisa menjadi solusi yang menjawab sepenuhnya.

"Maka yang betul itu adalah pemerintah membuka akses, tidak bisa tidak. Dampak besarnya jika kekurangan guru terus bertambah, maka tidak akan mampu melayani pendidikan secara baik. Hasilnya nanti ke masalah mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Pontianak.
Share:

Kamis, September 21, 2017

Kota Malang Kekurangan 800 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kota Malang, Jatim, masih kekurangan sekitar 800 guru PNS untuk SD dan SMP.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah, kebutuhan guru ini terutama ada di tingkat SDN.

”Apalagi, sampai 1 Januari 2018 proyeksinya ada sekitar 160 guru SD yang pensiun,” kata Zubaidah saat ditemui di Kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga kemarin (20/9).

Untuk guru SD, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru kelas, olahraga, dan agama. Sementara kebutuhan guru untuk SMP relatif sedikit. Hanya di pelajaran tertentu seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bimbingan Konseling (BK).

Untuk mengatasi kekurangan guru ini, disdik akan merekrut tenaga kontrak. ”Tapi tidak dengan SK, ya. Hanya dengan kontrak,” lanjutnya.

Zubaidah menambahkan, perekrutan guru bukan wewenang disdik. ”Yang merekrut kan dari kementerian. Kami hanya mengusulkan dan melaporkan setiap semester melalui laporan online,” ujar Ida, sapaan akrab Zubaidah.

Menurutnya, mencari guru sebenarnya tidak sulit. Hanya anggarannya yang terkadang jadi penghambat.

Selama ini, dana yang digunakan untuk guru kontrak adalah dari bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, alokasinya kecil, sehingga belum bisa mencukupi upah minimum kota (UMK).

”Sudah kami hitung. Kalau dananya dimaksimalkan ke kebutuhan SDM, ya nggak mencukupi, karena dana untuk fisik dan penambahan ilmu kan juga penting,” kata dia.

Kekurangan guru itu salah satunya dialami oleh SDN Bandungrejosari 3. Sekolah tersebut kekurangan tiga guru untuk guru kelas. Untuk mengisi kekosongan itu, pihak sekolah merekrut guru tidak tetap (GTT).

”Kita ada kekurangan, karena kapan itu ada guru kita yang pensiun. Sementara diisi oleh GTT dengan kontrak satu tahun,” kata Kepala Sekolah SDN Bandungrejosari 3 Valentina Siti Mariyam.

Dia menambahkan, kebutuhan guru cukup mendesak mengingat jumlah murid yang juga besar. ”Untuk kelas enam saja ada 85 siswa totalnya,” terangnya.

SMPN 6 juga mengalami hal serupa. ”Saat ini kita memang kekurangan guru karena memasuki masa purnatugas,” kata Kepala Sekolah SMPN 6 Malang Risna Widyawati.

Guru yang dibutuhkan saat ini untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bimbingan Konseling.

”Solusinya, sampai sekarang mereka masih kami karyakan (masih mengajar, Red) sambil kami menunggu penempatan atau pengangkatan CPNS,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, September 12, 2017

Guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal) mendapat prirotas menjadi guru garis depan (GGD).

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal) mendapat prirotas menjadi guru garis depan (GGD).

Kemendikbud berencana merekrut 17 ribu GGD. Hal ini untuk memenuhi kekurang guru di wilayah terpencil, perbatasan, dan terisolir.

"Tahun depan kami tetap akan usulkan GGD. Cuma mungkin ada perubahan pola. Kan ada beberapa daerah usulkan agar guru yang penuhi syarat dan sudah lama mengabdi di daerah terpencil itu dimasukkan. Nah ini yang mungkin akan ada perubahan itu," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hamid Muhammad usai pelepasan GGD di Jakarta, Selasa (12/9).

Dia menyebutkan, guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T dan memenuhi syarat, mendapat prioritas. Syaratnya mereka harus berijazah S1 dan berusia maksimal 35 tahun.

Selain dari honorer, lulusan S1 umum juga diberikan peluang dengan lebih dulu merekrut mereka dan menjalani program pendidikan profesi guru (PPG) selama dua semester.

"Jadi harus sekolah PPG dulu, tanpa itu kan nggak bisa mengajar," ujarnya.

Dia mengakui jumlah GGD yang akan direkrut tahun depan sangat banyak. Itu sebabnya tenaga yang direkrut berasal dari honorer maupun umum karena sulit mencari lulusan PPG.

"Ya kalau cari lulusan PPG itu nggak ada orangnya. Wong tahun kemarin saja kuota 7.000, yang kami dapat hanya 6.296 orang. Kemenristekdikti bilang tahun ini prgram PPG-nya sangat sedikit. Kalau kami syaratkan harus PPG ya nggak mungkin dan susah," tuturnya.

Solusinya, menurut Hamid, akan dibahas dengan Kemenristekdikti. Apakah pola rekrutmennya dari S1. Setelah diperoleh calon terbaik kemudian ditetapkan jadi GGD, baru jalani PPG.

Begitu selesai PPG, GGD ini langsung ditempatkan ke lokasi pengabdian masing-masing.

"JUmlah 17 ribu ini masih belum final ya karena menunggu keputusan Menteri Keuangan. Kalau anggarannya ada dan disetujui, berarti tahun depan kuotanya segitu," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, September 10, 2017

Alamat Tautan Resmi Pengumuman CPNS 2017

1. Portal Kementerian PANRB dengan alamat cpns.menpan.go.id


2. Portal SSCN BKN dengan alamat sscn.bkn.go.id


Demikian, semoga bermanfaat.
Share:

Minggu, Agustus 27, 2017

100 Guru Pensiun, Pemkab Tebo Ajukan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tebo sudah mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi yang diajukan meliputi Tenaga tehnis, Medis (kesehatan), dan pendidikan.

" Kita mengajukan formasi di pertengahan April sebanyak 700 orang," ujar Kepala BKPSDM kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Dari jumlah paling besar jumlah paling banyak yakni tenaga pendidikan, 40 persen. Pasalnya jumlah guru di Tebo setiap tahunnya mengalami pengurangan dengan memasuki masa pensiun.

" Guru kita berkurang karena pensiun dan SMA diambil alih provinsi jadi berdampak pada pengajuan pegawai," jelasnya.

Pengajuan sudah diterima Kemenpan namun keputusannya tahun ini tidak ada penerimaan CPNS.

Tahun depan diharapkan akan dapat memenuhi kuota penerimaan CPNS sebab setiap tahun kebutuhan meningkat.

Tahun ini sekitar 100 orang pensiun dari 4000 PNS di Kabupaten Tebo, yakni tenaga medis, pendidikan dan teknis.

" Yang paling banyak pensiun itu guru," tambah Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Suwarto.

Setiap tahun BKPSDM Tebo juga mengajukan usulan formasi CPNS sesuai dengan permintaan dari Kemenpan.

Terakhir penerimaan PNS di Kabupaten Tebo pada 2015 lalu, dengan diangkatnya 228 PNS dari 3 formasi.

Diakuinya setiap penerimaan CPNS Pendaftar juga banyak datang dari luar Tebo. " Tahun 2015 tidak dibatasi yang penting punya KTP warga Indonesia ," ujar Suwarto.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Share:

Jumat, Agustus 04, 2017

Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung jumlah kekurangan guru di setiap daerah, terutama untuk penempatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata menjelaskan, penerapan P3K pada sistem perekrutan guru sedang dibahas intensif di lintas kementerian. Pembahasan dilakukan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Menurut dia, P3K menjadi opsi realistis untuk menutupi kekurangan guru di wilayah 3T dengan cepat.

“Jadi ini masih digodok dan kabarnya pihak BKN juga masih menunggu Peraturan Pemerintah. P3K menjadi opsi karena formasi CPNS tidak dapat memenuhi kebutuhan kekurangan guru. Banyak daerah yang kelebihan tenaga PNS nonguru, jadi kalau merekrut guru PNS, banyak daerah yang tidak mampu membayar gajinya,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kekurangan guru, pemerintah sudah merekrut sebanyak 6.296 orang melalui program Guru Garis Depan (GGD). Jumlah tersebut jauh dari cukup mengingat kekurangan guru produktif mencapai sekitar 92.000 orang. “Masalah krusial pada guru adalah tenaga PNS di tanah air sudah berlebih namun distribusinya tidak merata. Rasio guru di Indonesia termasuk termewah di dunia. Yakni;  1:19 untuk SMK dan 1:14 untuk SMA. Kami berusaha meredistribusi guru tapi perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, sistem P3K mendukung program GGD dan upara redistribusi guru. Menurut dia, dengan sistem kontrak, guru tak bisa meminta dimutasi karena terikat kontrak kerja. “Ketika sudah menjadi PNS, lebih banyak ditemukan guru berstatus PNS yang semangat mengabdi menurun dan meminta dimutasi. P3K ini fasilitasnya sama dengan PNS, hanya kerjanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja. Bisa 2-5 tahun,” katanya.

Gaji ditanggung pemerintah pusat
Dia mengatakan, gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Menurut dia, guru yang akan direkrut pun untuk mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. “Misalnya guru kimia, fisika, dan biologi. Tapi saya belum bisa menjalankan wacana ini sebelum PP terbit. P3K ini bukan hanya untuk formasi guru tetapi untuk beberapa bidang seperti bidan,” ucapnya.

Ia menuturkan, BKN dan Kementerian PANRB masih mengalkulasi manfaat dari P3K. Termasuk mempertimbangkan kondisi kesiapan anggaran negara. Bima mengaku, sistem P3K sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Kendati demikian, P3K untuk guru dan bidan di Indonesia belum tentu cocok diterapkan. 

“Di Singapura misalnya, PNS itu untuk tenaga administrasi saja. Untuk bidan dan guru, menggunakan sistem P3K. Jangan ada anggapan P3K tidak memihak guru. Ini untuk kepentingan semua pihak yang utamanya untuk mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T dan peningkatan kualitas pendidikan nasional,” ucapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Minggu, Juli 30, 2017

170 Guru PNS Pensiun, Kabupaten Probolinggo Kekurangan Ribuan Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, tahun ini diperkirakan ada 170 guru PNS yang akan pensiun. Jumlah itu belum termasuk guru yang pensiun karena meninggal dunia.

Sedangkan, sejauh ini juga belum ada rekruitmen CPNS untuk guru. Meski, setiap tahun jumlah guru berstatus PNS terus berkurang. Dari data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, setiap tahun tercatat ratusan guru pensiun. Demi menutupi kekurangan guru PNS, Dispendik mengandalkan adanya guru tidak tetap (GTT).

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina membenarkan makin minimnya jumlah guru berstatus PNS. Itu, merupakan salah satu dampak tidak adanya rekruitmen CPNS guru di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan, setiap tahun ratusan guru harus pensiun. “Tahun ini ada sekitar 170 guru PNS yang akan berakhir masa tugasnya. Belum juga ditambah guru yang pensiun karena meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (30/7).

Dewi mengatakan, kebutuhan dan kekurangan guru terbanyak terjadi pada tingkat SD. Sejauh ini, kebutuhan guru untuk tingkat SD di bawah Dispendik ada 3.379 guru. Sedangkan, kebutuhannya mencapai 5.642 guru. Itu, sesuai aturan standar pendidikan dengan jumlah lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 594 lembaga.

“Kalau dihitung secara keseluruhan dari tingkat SD dan SMP, kami membutuhkan 6.992 guru. Jumlah guru PNS yang dimiliki sekitar 4.233 guru. Berarti, masih kekurangan sekitar 2.759 guru PNS. Beruntung ada GTT yang sudah diangkat dengan SK Bupati sekitar 2.411 guru,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, ketersediaan guru berstatus PNS sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Meski kekurangan guru PNS itu dapat ditutupi atau diatasi dengan penerimaan GTT. Tapi, semua itu akan terjadi perbedaan antara kualitas proses pengajaran guru PNS dengan GTT. Katanya, guru PNS menerima gaji utuh setiap bulan.

“Tapi, perhatian pemerintah daerah terhadap GTT sangat besar. Terbukti, Ibu Bupati sampai membuat kebijakan menverifikasi semua GTT dan akhirnya ribuan GTT mendapatkan SK Bupati,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Ini Alasan BKN Ingin Guru dan Bidan Tak Berstatus PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mewacanakan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini perlu dikaji lebih mendalam supaya mendapat respons baik dan disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Guru berstatus PPPK baru wacana. Masih ngetes opini, belum ada kebijakan. Ngetes PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Mau mendengar responsnya," kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat dihubungi melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Lebih jauh Bima menjelaskan, BKN harus menjalankan tes kebijakan (policy test) sebagai sebuah standar umum dalam pembuatan kebijakan. Sebab jika tidak dilakukan tes kebijakan, maka akan dikhawatirkan merepotkan Presiden. 

"Dites biar terjadi diskursus dan tidak terjadi gejolak yang besar. Kalau tidak dites, lalu dikeluarkan kebijakannya, ternyata ada penolakan besar, maka akan merepotkan Presiden, seperti kebijakan sekolah 5 hari. Busway dulu, policy test-nya sekitar 2 tahun sebelum diimplementasikan," jelasnya.

Bima beralasan, wacana guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi sebagai PPPK bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangannya banyak guru dan bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS. 

"Memang berat sih mengajar di tempat terpencil kalau bukan orang lokal dan tidak ada passion," ia menegaskan. 

Menurutnya, perlakuan pemerintah terhadap PNS dan PPPK tidak terlalu berbeda jauh. Bedanya hanya pada kontrak yang diteken supaya guru dan bidan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

"Sama (PNS dan PPPK). Bedanya cuma ada kontrak dan kontraknya dinilai berdasarkan kinerja. PPPK di daerah terpencil juga pasti akan mendapatkan tunjangan, seperti tunjangan kemahalan," Bima menuturkan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Senin, Juli 24, 2017

Mendikbud: Guru Memiliki Tanggung Jawab Sosial

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus memantau perkembangan guru dan mencari formula untuk mengatasi kekurangan jumlah guru di daerah-daerah tertentu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, guru adalah pekerjaan profesional, dan setiap pekerjaan profesional memiliki tanggung jawab sosial.

Mendikbud menuturkan, suatu pekerjaan disebut profesional bila memiliki keahlian, yaitu kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan yang untuk mendapatkannya harus melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang sehingga orang lain tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut tanpa melalui prosesnya.

"Tidak boleh ada orang sembarang tiba-tiba menjadi guru tanpa melalui proses pendidikan dan pelatihan," ujar Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Teknis Ketua Komunitas Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Yogyakarta, Sabtu (22/7/2017).

Menurut Mendikbud, pekerjaan profesional memiliki tanggung jawab sosial. Seperti dokter dan tentara, guru pun memiliki tanggung jawab sosial. Bila tidak memiliki tanggung jawab sosial, maka keahlian yang dimilikinya bisa menghancurkan masyarakat. Guru bisa mengajarkan siswa menjadi baik atau buruk. Dengan tanggung jawab sosial, guru akan bertanggung jawab mendidik sebaik-baiknya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga menyebutkan bahwa salah satu peran guru adalah sebagai katalisator. Sesuatu yang semula laten menjadi potensial laten dari seorang siswa, dapat diangkat guru menjadi potensial aktual pada diri siswa. "Jangan sampai orang tua berpikir anak yang matematikanya lemah, maka masa depan anak akan suram. Ini harus diubah. Bila anak matematika tidak bagus namun bakat seninya luar biasa, ini harus dikembangkan. Biarlah mereka menjadi seseorang, jangan kemudian dijadikan bukan siapa-siapa," tegas Mendikbud.

Kemendikbud, ujarnya, juga terus memantau perkembangan guru, salah satunya melalui pemberlakukan kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan tersebut dapat membuat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) secara bersama-sama memajukan zonanya. Sistem zona ini menjadi sarana dalam melakukan penataan sekolah secara sistemik.

Sistem zonasi tidak hanya dapat mendata jumlah peserta didik yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga menghindari terjadinya putus sekolah, namun juga menjadi dasar untuk distribusi dan alokasi guru. Dampak positifnya berupa terwujudnya keseimbangan antara guru yang sudah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Guru Tidak Tetap (GTT), dan juga guru yang bersertifikat, di semua sekolah pada zona masing-masing.

Kebijakan lima hari sekolah juga berpihak kepada guru. Libur dua hari sekolah memberikan waktu lebih berkualitas antara siswa dengan keluarganya. Namun tidak hanya siswa yang merasakan manfaatnya. Guru juga jadi bisa memperhatikan anak-anak mereka sendiri secara lebih berkualitas, setelah hari lainnya fokus memperhatikan anak didik.

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD.
Share:

Jumat, Juli 21, 2017

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Honorer CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Share:

Selasa, Juli 18, 2017

GGD Diharapkan Tidak Pindah dari Daerah Penugasan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam arahan saat menyaksikan simbolis penandatanganan 2117 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) oleh sejumlah gubernur dan bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing daerah di Hotel Peninsula, Senin (17/7/2017) malam, di Jakarta mengatakan  GGD yang telah diangkat menjadi CPNS diharapkan tidak pindah dari daerah tempat penugasan asal. Komitmen tersebut, jelas Kepala BKN perlu dijaga oleh para GGD agar tujuan kebijakan afirmasi Pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa melalui penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat tercapai.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam acara tersebut juga mengatakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan, penyuluh pertanian dan GGD merupakan batch pertama penerimaan CPNS Tahun ini. Sementara itu menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rasio guru-murid yang ada saat ini sudah bagus, namun masih kurang merata dalam pendistribusiannya. Terkait itu Kepala BKN mengatakan ada beberapa daerah yang mengeluhkan kekurangan guru sains dan terlalu banyak guru IPS. “Ini miss match yang perlu dibenahi ke depan”, ujar Bima.

Pada kesempatan itu Bima mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kota Sukabumi kekurangan guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan daerah yang dipimpinnya tersebut saat ini kekurangan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan setiap sekolah harus merekrut tenaga honorer.

"Kota Sukabumi, Jawa Barat membutuhkan banyak guru karena setiap tahunnya jumlahnya terus berkurang karena banyak yang pensiun dan ditarik ke Provinsi Jabar maupun yang mengajukan pindah," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurutnya, kekurangan guru PNS ini karena pemerintah pusat masih memberlakukan calon penerimaan PNS. Maka dari itu, Pemkot Sukabumi gencar mengusulkan ke pusat agar moratorium penerimaan dan pengangkatan PNS dicabut khususnya untuk tenaga guru dan medis.

Solusi yang dilakukan sekolah untuk menambal kekurangan guru ini yakni dengan merekrut sarjana pendidikan untuk djadikan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang honornya tidak seberapa.

Selain itu, beberapa sekolah pun kembali menggunakan jasa guru PNS yang sudah purna bakti atau pensiun untuk diberdayakan dan membantu proses belajar mengajar atau kegiatan lainnya di sekolah.

Walaupun demikian, kata dia, hingga saat ini proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak terganggu.

"Mungkin tidak hanya Kota Sukabumi saja yang kekurangan tenaga guru, daerah lain pun banyak yang serupa. Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran kepada setiap daerah untuk merekrut guru menjadi PNS yang tentunya sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Di sisi lain, Fahmi mengatakan jika jumlah guru PNS semakin berkurang maka sekolah terpaksa harus merekrut lebih banyak honorer sehingga nantinya akan memberatkan biaya operasi sekolah itu sendiri. Karena tenaga honorer tidak masuk dalam daftar alokasi di APBD sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang merekrutnya. 

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog