Info CPNS Guru 2018, Info PPPK Guru, Info CPNS Tenaga Pendidik 2018.

Rabu, November 22, 2017

Ini Syarat Baru Pemda Boleh Rekrutmen CPNS Guru 2018

Sahabat pembaca Info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan tahun depan tidak menutup kemungkinan dibuka rekrutmen CPNS daerah.

Termasuk diantaranya untuk formasi guru. ’’Kalau mau dapat kuota CPNS baru, pemda harus jalankan redistribusi guru,’’ katanya, di Jakarta kemarin (22/11)

Selama pemda tidak menjalankan pendistribusian ulang itu, Kementerian PAN-RB tidak akan memberikan kuota CPNS baru.

Data yang dihimpun Kementerian PAN-RB kelebihan guru terjadi di jenjang TK dan SMA sederajat. Untuk jenjang SMA kebutuhan guru PNS berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) adalah 146.129 orang.

Ternyata di lapangan jumlah PNS guru jenjang SMA ada 167.021 orang. Sehingga terjadi kelebihan guru di jenjang SMA sebanyak 20 ribu orang lebih.

Sedangkan di jenjang SD dan SMP kekurangan karena kebutuhan lebih banyak dibanding ketersediaan. Untuk jenjang SD misalnya, kebutuhannya mencapai 1.0889.555 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di SD saat ini 817.489 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 272.057 orang.

Arizal mengungkapkan sejatinya tahun ini juga dibuka lowongan CPNS baru untuk daerah. Tetapi kewajiban redistribusi PNS di daerah tidak jalan.

Sehingga pemerintah menetapkan tidak ada lowongan CPNS baru untuk pemda tahun ini. Lowongan CPNS baru untuk pemda hanya dibuka di Kalimantan Utara karena sebagai provinsi baru yang butuh pegawai.

Arizal berharap bupati, walikota, atau gubernur tegas dalam menata kepegawaiannya. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik.

Arizal mengungkapkan banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.

’’Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru,’’ jelasnya.

Dia menuturkan rekrutmen CPNS untuk daerah tidak ada pengkhususan bagi para tenaga honorer. Guru honorer maupun pelamar baru, harus sama-sama ikut seleksi berbasis komputer.

Arizal menuturkan ketetapan kuota CPNS baru untuk daerah menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arizal berharap para guru honorer tidak menuntut untuk bisa diangkat menjadi CPNS baru. Sebab alokasi CPNS baru tentu terbatas.

Jalan lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang P3K sudah masuk ke meja presiden untuk ditetapkan.

Dia menegaskan guru P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru PNS. Termasuk untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru (TPG).

Hanya saja guru P3K sangat mudah diputus ikatan kerja jika performa mengajarnya kurang baik. ’’Sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan kompetensi secara berkala,’’ jelasnya.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sudah melakukan pendataan seluruh guru honorer di Indonesia.

Pendataan itu diantaranya terkait dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang layak untuk mendaftar CPNS.

Diantaranya usia mereka masih di bawah 33 tahun. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 dan telah lulus sertifikasi guru.

’’Syarat untuk jadi guru CPNS maupun P3K sama. Usia, ijazah S1, dan harus lulus sertifikasi guru,’’ paparnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan pendataan guru honorer oleh Kemendikbud itu bukan berarti bakal ada rekrutmen CPNS khusus untuk honorer. Dia mengatakan pendataan itu penting jika suatu saat nanti dibuka pendaftaran CPNS guru baru.

’’Para guru honorer yang memenuhi kriteria itu tinggal mendaftar secara online kemudian ikuti ujian,’’ jelasnya. Herman menuturkan memang ada wacana membuka rekturmen CPNS daerah tahun depan. Tetapi sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, November 20, 2017

Kemdikbud nyatakan 250.000 guru honorer penuhi syarat CPNS

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Sekarang distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan."

Selain itu, Kemdikbud berupaya mengoptimalkan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

Jumat, Oktober 13, 2017

Banyak yang Pensiun, Kabupaten Ogan Komering Ulu Butuh 155 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah semestinya mengangkat guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahun agar memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di setiap wilayah Republik Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Ogan Komering Ulu Ahcmad Tarmizi, yang mengaku di wilayahnya membutuhkan tambahan 155 guru PNS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).

Permintaan tambahan itu bukan tanpa sebab, mengingat jumlah PNS yang pensiun tak sebanding dengan jumlah perekrutan guru PNS. Ia menilai, idealnya jumlah pendidik disesuaikan dengan banyaknya ruang belajar.

"Dari 184 SD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, hanya terdapat sekitar 1.184 guru berstatus PNS dan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 155 orang lagi. Dan, tenaga pengajar yang harus ditambah yaitu untuk guru pendidikan jasmani dan guru agama," ujarnya, Jumat (13/10/2017).

Ia mengemukakan, selama ini kekurangan tersebut dapat tercukupi karena adanya bantuan dari tenaga pengajar berstatus honor dan guru sekolah swasta sehingga tidak menghambat aktivitas belajar-mengajar.

Kendati begitu, ia mengaku keberadaan guru PNS tetap dibutuhkan di wilayahnya.

"Untuk guru SD di kota jumlahnya sudah terpenuhi, biasanya kekurangan tenaga pengajar pada wilayah pedesaan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Rabu, Oktober 04, 2017

Seleksi Ulang Guru jangan Terpaku CAT

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Aceh disarankan disarankan tidak hanya terpaku pada tes kemampuan dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) dalam menyeleksi ulang 8.500 guru kontrak yang selama ini mengajar di 730 unit Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd menyampaikan saran ini saat menjadi narasumber eksternal pada salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’, di Program Cakrawala Radio Serambi FM, Selasa (3/10).

“Bukan dalam artian saya mengatakan CAT itu tidak baik. CAT itu mungkin hanya elemen kecil. Tapi, mungkin setelah CAT, bisa dilakukan penyeleksian berkaitan dengan performa guru, misalnya bagaiman cara seorang guru itu mengajar, mempersiapkan bahan ajar, serta evaluasi dalam pembelajaran,” sebutnya.

Cakrawala menghadirkan narasumber internal Waredpel Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dipandu host Vea Artega. Pada kesempatan itu, Dr Muslim mengaku sependapat dengan salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’.

Tetapi menurutnya harus dilihat sebagai peluang mengembalikan kualitas pendidikan Aceh. “Ketika Pemerintah Aceh sudah mengambil alih supervisi pendidikan, khususnya di tingkat SLB, SMA dan SMK, ini menjadi peluang yang cukup baik, sehingga dari sini akan dilihat secara konfrehensif apa yang dibutuhkan dan harus dilakukan Pemerintah Aceh dalam kerangka meningkatan kualitas pendidikan,” sarannya.

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd Namun, lanjutnya Pemerintah Aceh tidak sebatas terfokus pada guru kontrak, melainkan hal-hal lain yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh juga harus dipikirkan. Ia menjelaskan kalau guru kontrak diseleksi ulang, siapa yang akan menyeleksi. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak lulus CAT serta kalau pun diseleksi ulang, bukan hanya terpaku pada CAT. Tapi, sebutnya berkaitan dengan konten keilmuan logis dan seterusnya juga penting menjadi pertimbangan. “Penting juga dilihat, misalnya cara mengajar guru, bagaimana dia menguasai kelas serta melakukan evaluasi apa yang diajarkan,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia
Share:

Senin, Oktober 02, 2017

Wonogiri Masih Kekurangan 4.000 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Wonogiri masih jauh dari ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mencatat Wonogiri kekurangan 4.000-an guru PNS.

Persoalan tersebut menjadi sorotan Bupati, Joko Sutopo, saat memberi sambutan setelah melantik 51 kepala SD di pendapa rumah dinasnya, Senin (2/10/2017). Dia menginformasikan saat ini guru PNS di Wonogiri tercatat lebih kurang 3.000 orang. Berdasar pemetaan kebutuhan 769 SD negeri dan 78 SMP negeri, jumlah guru PNS di Wonogiri idealnya 7.000 orang.

Untuk menyiasati kondisi itu sekolah-sekolah mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) atau berstatus wiyata bakti (WB). Artinya, kata Bupati, para GTT saat ini harus menanggung beban tanggung jawab guru PNS.

Bupati menyebut tidak idealnya jumlah guru PNS sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki wewenang merekrut guru PNS. “Dampaknya apa? Prestasi pendidikan tentunya dipertaruhkan,” kata Bupati.

Kepala Disdikbud, Siswanto, mengatakan dari tahun ke tahun jumlah guru PNS terus berkurang. Faktor utama penyebabnya banyak yang pensiun. Setiap pekan rata-rata ada lima hingga enam guru PNS mengajukan pensiun karena faktor usia.

Merujuk dari kondisi umum itu berarti guru PNS yang pensiun setiap tahun sebanyak lebih kurang 288 orang. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan guru PNS yang pensiun bisa mencapai 864 orang.

“Jumlah guru yang pensiun akan mencapai puncak tertinggi pada 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut Wonogiri diperkirakan hanya akan punya lebih kurang 2.000 guru PNS. Pada sisi lain pemerintah belum memberi sinyal akan mencabut moratorium rekrutmen PNS,” ucap Siswanto.

Saat ini masing-masing sekolah hanya ada satu hingga tiga guru PNS. Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak ada guru PNS karena satu-satunya guru PNS yang juga kepala sekolah sudah pensiun.

“Jadi, kami harus sangat berterima kasih kepada para guru WB. Mereka menggantikan posisi guru PNS secara penuh. Padahal, insentif mereka sangat minim, Rp200.000/bulan,” ulas Siswanto.

Sekarang ini jumlah GTT/WB di Wonogiri jauh lebih banyak dari pada guru PNS. Secara kualitas kinerja mereka baik. Berkaca pada prestasi tahun ajaran sebelumnya, prestasi pendidikan SD di Wonogiri berada di peringkat delapan se-Jawa Tengah.

Berita ini bersumber dari SOLORAYA.
Share:

Rabu, September 27, 2017

Atasi Kekurangan Guru PNS, DKI Akan Rekrut Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merekrut pegawai honorer untuk mengatasi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta.

Menurut Agus, DKI kekurangan sekitar 14.000 guru PNS karena banyak yang pensiun dan belum ada lagi pengangkatan guru PNS.

"Kami akan buat strategi darurat menggunakan regulasi yang ada, tetapi dengan lebih banyak pada diskresi gubernur. Substansinya sedang kami diskusikan termasuk dengan DPRD juga," ujar Agus saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Rekrutmen pegawai non-PNS dengan sistem pengadaan jasa dilakukan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mencabut moratorium penerimaan guru PNS di Jakarta. Rekrutmen akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Kami buat ketentuan yang lebih spesifik dengan kekhasan pertimbangan proses pembelajaran di kelas, profesionalisme, keuangan, dan aspek lain yang perlu kami lihat lebih detail lagi," kata Agus.

BKD DKI Jakarta telah mengusulkan penambahan PNS, termasuk guru, kepada Kemenpan RB. Namun, Kemenpan RB belum menyetujui kuota yang diusulkan.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Jumat, September 22, 2017

Kalbar Kekurangan 15 Ribu Guru, Kualitas Pendidikan Terancam

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexsius Akim mengatakan bahwa sampai saat ini total kekurangan guru di Kalimantan Barat sudah mencapai angka 15 ribu dan akan terus bertambah sejalan dengan moratorium yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kekurangan kita untuk mencukupi yang minimal saja sudah sampai 15 ribu. Ini memang masalah klasik, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau moratorium sampai 2019, jelas banyak yang pensiun. Jangankan mau menambah yang ada saja berkurang," katanya Jumat (22/9/2017) siang.

Jumlah guru di Kalbar saat ini totalnya 70 ribu, dengan total yang pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 45 ribu dan guru honorer sebanyak 25 ribu.

Artinya kalau kekurangan guru, ditambah dengan jumlah honorer akan lebih banyak lagi yang harus dicukupi.

"Kalau dihitung dari tenaga honor maka lebih banyak lagi yang kurang. Tapi yang honorer ini kan sudah mengajar, jadi kita menghitung dengan kondisi sekarang. Artinya dari 70 ribu yang sudah ada, masih dibutuhkan sekitar 15 ribu," terangnya.

Saat ditanya mengenai kebijakan pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem guru kontrak, menurutnya juga terbentur dengan permasalahan anggaran daerah lagi yang sulit mencukupi.

Sehingga belum bisa menjadi solusi yang menjawab sepenuhnya.

"Maka yang betul itu adalah pemerintah membuka akses, tidak bisa tidak. Dampak besarnya jika kekurangan guru terus bertambah, maka tidak akan mampu melayani pendidikan secara baik. Hasilnya nanti ke masalah mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Pontianak.
Share:

Kamis, September 21, 2017

Kota Malang Kekurangan 800 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kota Malang, Jatim, masih kekurangan sekitar 800 guru PNS untuk SD dan SMP.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah, kebutuhan guru ini terutama ada di tingkat SDN.

”Apalagi, sampai 1 Januari 2018 proyeksinya ada sekitar 160 guru SD yang pensiun,” kata Zubaidah saat ditemui di Kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga kemarin (20/9).

Untuk guru SD, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru kelas, olahraga, dan agama. Sementara kebutuhan guru untuk SMP relatif sedikit. Hanya di pelajaran tertentu seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bimbingan Konseling (BK).

Untuk mengatasi kekurangan guru ini, disdik akan merekrut tenaga kontrak. ”Tapi tidak dengan SK, ya. Hanya dengan kontrak,” lanjutnya.

Zubaidah menambahkan, perekrutan guru bukan wewenang disdik. ”Yang merekrut kan dari kementerian. Kami hanya mengusulkan dan melaporkan setiap semester melalui laporan online,” ujar Ida, sapaan akrab Zubaidah.

Menurutnya, mencari guru sebenarnya tidak sulit. Hanya anggarannya yang terkadang jadi penghambat.

Selama ini, dana yang digunakan untuk guru kontrak adalah dari bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, alokasinya kecil, sehingga belum bisa mencukupi upah minimum kota (UMK).

”Sudah kami hitung. Kalau dananya dimaksimalkan ke kebutuhan SDM, ya nggak mencukupi, karena dana untuk fisik dan penambahan ilmu kan juga penting,” kata dia.

Kekurangan guru itu salah satunya dialami oleh SDN Bandungrejosari 3. Sekolah tersebut kekurangan tiga guru untuk guru kelas. Untuk mengisi kekosongan itu, pihak sekolah merekrut guru tidak tetap (GTT).

”Kita ada kekurangan, karena kapan itu ada guru kita yang pensiun. Sementara diisi oleh GTT dengan kontrak satu tahun,” kata Kepala Sekolah SDN Bandungrejosari 3 Valentina Siti Mariyam.

Dia menambahkan, kebutuhan guru cukup mendesak mengingat jumlah murid yang juga besar. ”Untuk kelas enam saja ada 85 siswa totalnya,” terangnya.

SMPN 6 juga mengalami hal serupa. ”Saat ini kita memang kekurangan guru karena memasuki masa purnatugas,” kata Kepala Sekolah SMPN 6 Malang Risna Widyawati.

Guru yang dibutuhkan saat ini untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bimbingan Konseling.

”Solusinya, sampai sekarang mereka masih kami karyakan (masih mengajar, Red) sambil kami menunggu penempatan atau pengangkatan CPNS,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, September 12, 2017

Guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal) mendapat prirotas menjadi guru garis depan (GGD).

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal) mendapat prirotas menjadi guru garis depan (GGD).

Kemendikbud berencana merekrut 17 ribu GGD. Hal ini untuk memenuhi kekurang guru di wilayah terpencil, perbatasan, dan terisolir.

"Tahun depan kami tetap akan usulkan GGD. Cuma mungkin ada perubahan pola. Kan ada beberapa daerah usulkan agar guru yang penuhi syarat dan sudah lama mengabdi di daerah terpencil itu dimasukkan. Nah ini yang mungkin akan ada perubahan itu," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hamid Muhammad usai pelepasan GGD di Jakarta, Selasa (12/9).

Dia menyebutkan, guru honorer yang sudah mengabdi di daerah 3T dan memenuhi syarat, mendapat prioritas. Syaratnya mereka harus berijazah S1 dan berusia maksimal 35 tahun.

Selain dari honorer, lulusan S1 umum juga diberikan peluang dengan lebih dulu merekrut mereka dan menjalani program pendidikan profesi guru (PPG) selama dua semester.

"Jadi harus sekolah PPG dulu, tanpa itu kan nggak bisa mengajar," ujarnya.

Dia mengakui jumlah GGD yang akan direkrut tahun depan sangat banyak. Itu sebabnya tenaga yang direkrut berasal dari honorer maupun umum karena sulit mencari lulusan PPG.

"Ya kalau cari lulusan PPG itu nggak ada orangnya. Wong tahun kemarin saja kuota 7.000, yang kami dapat hanya 6.296 orang. Kemenristekdikti bilang tahun ini prgram PPG-nya sangat sedikit. Kalau kami syaratkan harus PPG ya nggak mungkin dan susah," tuturnya.

Solusinya, menurut Hamid, akan dibahas dengan Kemenristekdikti. Apakah pola rekrutmennya dari S1. Setelah diperoleh calon terbaik kemudian ditetapkan jadi GGD, baru jalani PPG.

Begitu selesai PPG, GGD ini langsung ditempatkan ke lokasi pengabdian masing-masing.

"JUmlah 17 ribu ini masih belum final ya karena menunggu keputusan Menteri Keuangan. Kalau anggarannya ada dan disetujui, berarti tahun depan kuotanya segitu," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, September 10, 2017

Alamat Tautan Resmi Pengumuman CPNS 2017

1. Portal Kementerian PANRB dengan alamat cpns.menpan.go.id


2. Portal SSCN BKN dengan alamat sscn.bkn.go.id


Demikian, semoga bermanfaat.
Share:

Minggu, Agustus 27, 2017

100 Guru Pensiun, Pemkab Tebo Ajukan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tebo sudah mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi yang diajukan meliputi Tenaga tehnis, Medis (kesehatan), dan pendidikan.

" Kita mengajukan formasi di pertengahan April sebanyak 700 orang," ujar Kepala BKPSDM kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Dari jumlah paling besar jumlah paling banyak yakni tenaga pendidikan, 40 persen. Pasalnya jumlah guru di Tebo setiap tahunnya mengalami pengurangan dengan memasuki masa pensiun.

" Guru kita berkurang karena pensiun dan SMA diambil alih provinsi jadi berdampak pada pengajuan pegawai," jelasnya.

Pengajuan sudah diterima Kemenpan namun keputusannya tahun ini tidak ada penerimaan CPNS.

Tahun depan diharapkan akan dapat memenuhi kuota penerimaan CPNS sebab setiap tahun kebutuhan meningkat.

Tahun ini sekitar 100 orang pensiun dari 4000 PNS di Kabupaten Tebo, yakni tenaga medis, pendidikan dan teknis.

" Yang paling banyak pensiun itu guru," tambah Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Suwarto.

Setiap tahun BKPSDM Tebo juga mengajukan usulan formasi CPNS sesuai dengan permintaan dari Kemenpan.

Terakhir penerimaan PNS di Kabupaten Tebo pada 2015 lalu, dengan diangkatnya 228 PNS dari 3 formasi.

Diakuinya setiap penerimaan CPNS Pendaftar juga banyak datang dari luar Tebo. " Tahun 2015 tidak dibatasi yang penting punya KTP warga Indonesia ," ujar Suwarto.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Share:

Jumat, Agustus 04, 2017

Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung jumlah kekurangan guru di setiap daerah, terutama untuk penempatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata menjelaskan, penerapan P3K pada sistem perekrutan guru sedang dibahas intensif di lintas kementerian. Pembahasan dilakukan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Menurut dia, P3K menjadi opsi realistis untuk menutupi kekurangan guru di wilayah 3T dengan cepat.

“Jadi ini masih digodok dan kabarnya pihak BKN juga masih menunggu Peraturan Pemerintah. P3K menjadi opsi karena formasi CPNS tidak dapat memenuhi kebutuhan kekurangan guru. Banyak daerah yang kelebihan tenaga PNS nonguru, jadi kalau merekrut guru PNS, banyak daerah yang tidak mampu membayar gajinya,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kekurangan guru, pemerintah sudah merekrut sebanyak 6.296 orang melalui program Guru Garis Depan (GGD). Jumlah tersebut jauh dari cukup mengingat kekurangan guru produktif mencapai sekitar 92.000 orang. “Masalah krusial pada guru adalah tenaga PNS di tanah air sudah berlebih namun distribusinya tidak merata. Rasio guru di Indonesia termasuk termewah di dunia. Yakni;  1:19 untuk SMK dan 1:14 untuk SMA. Kami berusaha meredistribusi guru tapi perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, sistem P3K mendukung program GGD dan upara redistribusi guru. Menurut dia, dengan sistem kontrak, guru tak bisa meminta dimutasi karena terikat kontrak kerja. “Ketika sudah menjadi PNS, lebih banyak ditemukan guru berstatus PNS yang semangat mengabdi menurun dan meminta dimutasi. P3K ini fasilitasnya sama dengan PNS, hanya kerjanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja. Bisa 2-5 tahun,” katanya.

Gaji ditanggung pemerintah pusat
Dia mengatakan, gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Menurut dia, guru yang akan direkrut pun untuk mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. “Misalnya guru kimia, fisika, dan biologi. Tapi saya belum bisa menjalankan wacana ini sebelum PP terbit. P3K ini bukan hanya untuk formasi guru tetapi untuk beberapa bidang seperti bidan,” ucapnya.

Ia menuturkan, BKN dan Kementerian PANRB masih mengalkulasi manfaat dari P3K. Termasuk mempertimbangkan kondisi kesiapan anggaran negara. Bima mengaku, sistem P3K sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Kendati demikian, P3K untuk guru dan bidan di Indonesia belum tentu cocok diterapkan. 

“Di Singapura misalnya, PNS itu untuk tenaga administrasi saja. Untuk bidan dan guru, menggunakan sistem P3K. Jangan ada anggapan P3K tidak memihak guru. Ini untuk kepentingan semua pihak yang utamanya untuk mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T dan peningkatan kualitas pendidikan nasional,” ucapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog